EKONOMIAKTUAL.COM – Kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Timur mulai berdampak pada kelancaran distribusi logistik. Kondisi tersebut memaksa sebagian perusahaan angkutan mengurangi pengiriman ke daerah-daerah yang mengalami keterbatasan pasokan bahan bakar.
Ketua DPC APTRINDO (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) Kota Surabaya, I Wayan Sumadita, mengatakan laporan mengenai sulitnya memperoleh solar bersubsidi mulai diterima sejak awal Juni 2026. Meski demikian, kelangkaan tidak terjadi di Surabaya, melainkan di sejumlah wilayah Pantura.
“Teman-teman pengusaha angkutan terpaksa mengurangi pengiriman ke daerah yang ketersediaan solar bersubsidinya terbatas atau sering kosong. Hal ini tentu berdampak pada kelancaran distribusi barang,” ujarnya.
Menurut Wayan, persoalan tersebut tidak hanya memengaruhi operasional perusahaan, tetapi juga keselamatan para pengemudi. Antrean panjang kendaraan di SPBU membuat sopir harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar sehingga meningkatkan kelelahan mental.
Selain itu, antrean truk yang mengular hingga ke badan jalan juga dinilai berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas serta memperparah kemacetan di sejumlah ruas jalan.
Dari sisi operasional, keterbatasan pasokan solar membuat waktu tempuh pengiriman meningkat drastis. Jika dalam kondisi normal satu perjalanan ke kota-kota tujuan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 12 hingga 20 jam, kini durasinya bisa mencapai lebih dari 36 jam akibat harus mengantre mendapatkan bahan bakar.
“Produktivitas kendaraan otomatis turun. Belum lagi kemacetan menuju maupun keluar pelabuhan juga ikut terdampak karena banyak truk yang tertahan,” kata Wayan.
Berdasarkan penelusuran APTRINDO, terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kelangkaan solar di lapangan. Di antaranya keterlambatan pasokan ke SPBU, pengurangan kuota solar bersubsidi di sejumlah SPBU yang menyebabkan antrean panjang menunggu pengisian kembali, serta pembaruan sistem manajemen keselamatan bagi pengemudi truk tangki BBM yang dinilai ikut memperlambat distribusi pasokan.
APTRINDO Jawa Timur sendiri juga telah meminta penjelasan kepada Pertamina mengenai kondisi tersebut. Berdasarkan keterangan yang diterima, persoalan bukan disebabkan oleh keterbatasan stok BBM nasional, melainkan keterlambatan penerbitan purchase order (PO) dari pihak SPBU sehingga pengiriman solar ke sejumlah titik menjadi terlambat.
Menyikapi kondisi tersebut, APTRINDO telah mengirimkan surat kepada DPD dan DPP APTRINDO agar persoalan ini mendapat perhatian di tingkat nasional. Organisasi juga telah menyampaikan keluhan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Gubernur Jawa Timur agar dapat membantu mencarikan solusi.
Apabila kondisi terus berlarut tanpa penyelesaian yang jelas, APTRINDO tidak menutup kemungkinan akan mengajak para pelaku usaha angkutan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi di lapangan.
Di sisi lain, Wayan menegaskan pihaknya belum berencana menaikkan tarif angkutan secara umum. Penyesuaian tarif hanya dimungkinkan untuk pengiriman yang bersifat mendesak dan dilakukan berdasarkan kesepakatan sementara dengan pelanggan sesuai kondisi di lapangan.
“Kenaikan biaya operasional saat ini bukan dipicu oleh harga solar, melainkan hilangnya produktivitas akibat lamanya antrean dan keterlambatan distribusi,”tambahnya.
Jika kondisi tersebut terus berlanjut, dampaknya dikhawatirkan akan meluas hingga ke sektor industri dan masyarakat. Keterlambatan pengiriman bahan baku berpotensi mengganggu proses produksi di pabrik, meningkatkan biaya operasional perusahaan, bahkan memicu kenaikan harga barang di tingkat ritel akibat terganggunya rantai pasok. (QJT)
